<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"><channel><title>Ziffany Firdinal</title><description>Personal site of Ziffany Firdinal - Konsultan Hukum Sektor Keuangan &amp; Agentic Engineer</description><link>https://ziffany.firdinal.my.id/</link><language>id-id</language><item><title>ChunkLab: Sandbox untuk Chunking Teks Hukum Indonesia</title><link>https://ziffany.firdinal.my.id/writing/chunklab-sandbox-chunking/</link><guid isPermaLink="true">https://ziffany.firdinal.my.id/writing/chunklab-sandbox-chunking/</guid><description>Mengapa generic chunking gagal pada dokumen hukum, bagaimana ChunkLab mengujinya, dan apa yang saya pelajari dari membangun 7 strategi chunking untuk RAG pipeline.</description><pubDate>Sat, 23 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>LexHarmoni: AI Regulatory Stress-Testing — Cerita dari Hackathon</title><link>https://ziffany.firdinal.my.id/writing/lexharmoni-hackathon/</link><guid isPermaLink="true">https://ziffany.firdinal.my.id/writing/lexharmoni-hackathon/</guid><description>Bagaimana saya membangun AI regulatory stress-testing untuk regulasi keuangan Indonesia dalam 5 hari — dan kenapa context window 1M token mengubah cara kita membaca peraturan.</description><pubDate>Sat, 23 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>Migrasi dari WordPress ke Astro: Cerita Rebuild Situs Personal</title><link>https://ziffany.firdinal.my.id/writing/migrasi-wordpress-ke-astro/</link><guid isPermaLink="true">https://ziffany.firdinal.my.id/writing/migrasi-wordpress-ke-astro/</guid><description>Catatan tentang proses rebuild ziffany.firdinal.my.id — dari WordPress yang mangkrak sejak 2018 ke Astro static site, bagaimana alurnya, dan kenapa saya membangun dengan cara ini.</description><pubDate>Sat, 23 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>insolvensi.id: Database Publik PKPU &amp; Kepailitan Indonesia</title><link>https://ziffany.firdinal.my.id/writing/pkpu-data-publik/</link><guid isPermaLink="true">https://ziffany.firdinal.my.id/writing/pkpu-data-publik/</guid><description>Mengapa pengumuman kepailitan yang wajib publik bisa begitu sulit diakses — dan bagaimana saya membangun crawler untuk menyatukannya.</description><pubDate>Sat, 23 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>Perlindungan Hukum di Bidang Pasar Modal bagi Pemegang Saham Independen dalam Transaksi Backdoor Listing di Indonesia (Studi Kasus: Reverse Merger PT Bank Syariah Mandiri dengan PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRISyariah Tbk)</title><link>https://ziffany.firdinal.my.id/writing/</link><guid isPermaLink="true">https://ziffany.firdinal.my.id/writing/</guid><description>Penggabungan Usaha PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dengan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dapat dikategorikan sebagai aksi backdoor listing BSM dengan mekanisme penggabungan terbalik (reverse merger), dengan kondisi seluruh bank yang melakukan transaksi merupakan pihak terafiliasi. Penelitian ini memfokuskan analisis terhadap Pertama, tidak dilakukannya RUPS Independen BRIS dalam pengambilan keputusan penggabungan usaha; dan Kedua, pemenuhan hak menilai harga saham (appraisal right) oleh BRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal serta bertipologi deskripsis analitis. Dari hasil penelitian diketahui seharusnya RUPS dalam rangka menyetujui Penggabungan Usaha BRIS dilaksanakan dengan tata cara RUPS Independen (kecuali terdapat penetapan Kementerian BUMN bahwa penggabungan adalah dalam rangka restrukturisasi -yang tidak di temukan dalam penjelasan RUPS-). BRIS juga sudah melaksanakan penyelesaian hak menilai harga saham (appraisal right) terhadap pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan, namun jika dibandingkan dengan pelaksanaan hak yang sama pada aksi korporasi PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk, ditemukan perbedaan dalam penggunaan referensi/dasar harga pembelian, periode pembelian kembali saham, tempo pembayaran, dan Pihak yang melakukan pembelian kembali. Oleh sebab itu perbedaan perlakuan yang diterapkan Perusahaan Terbuka, meski tidak bertentangan dengan aturan terkait, namun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas.</description><pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>Replikasi Fungsi Wali Amanat Pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Dan Penawaran Efek Bersifat Utang/Sukuk Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)</title><link>https://ziffany.firdinal.my.id/writing/</link><guid isPermaLink="true">https://ziffany.firdinal.my.id/writing/</guid><description>Tulisan ini mencoba membandingkan antara kegiatan Penawaran Umum yang dilakukan di Pasar Modal dengan kegiatan Urun Dana Peer to Peer Lending dan Securities Crowdfunding Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang pada dasarnya identik karena masyarakat luas dapat mengakses penawaran dari peminjam maupun melakukan pendanaan melalui platform yang dapat diakses publik. Sesuai hasil riset Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 terdapat risiko melekat pada layanan Urun Dana Peer to Peer Lending, yakni risiko gagal bayar dan minimnya informasi bagi pemodal, oleh sebab itu diusulkan mereplikasi Lembaga Wali Amanat yang berperan dalam melindungi kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang ditawarkan dalam Penawaran Umum pada kegiatan Urun Dana Peer to Peer Lending dan Securities Crowdfunding Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.</description><pubDate>Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>Akibat Hukum Dicabutnya Kepailitan Suatu Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Karena Harta Pailit Tidak Cukup Untuk Membayar Biaya Kepailitan</title><link>https://ziffany.firdinal.my.id/writing/akibat-hukum-dicabutnya-kepailitan-suatu-perseroan-terbatas/</link><guid isPermaLink="true">https://ziffany.firdinal.my.id/writing/akibat-hukum-dicabutnya-kepailitan-suatu-perseroan-terbatas/</guid><description>Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (“UU Kepailitan dan PKPU”), disebutkan Pengadilan Niaga atas usul hakim pengawas dapat memutuskan mencabut p…</description><pubDate>Tue, 16 Jan 2018 05:40:18 GMT</pubDate></item><item><title>Prosedur Pemberhentian anggota Direksi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas</title><link>https://ziffany.firdinal.my.id/writing/prosedur-pemberhentian-anggota-direksi-berdasarkan-undang-undang-perseroan-terbatas/</link><guid isPermaLink="true">https://ziffany.firdinal.my.id/writing/prosedur-pemberhentian-anggota-direksi-berdasarkan-undang-undang-perseroan-terbatas/</guid><description>A. Pengaturan Pemberhentian anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pengaturan pemberhentian anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), diatur dalam Pasal 105 Undan…</description><pubDate>Tue, 09 Jan 2018 11:52:57 GMT</pubDate></item><item><title>Pertanggungjawaban Direksi suatu Perseroan Terbatas terhadap tindakan pengurusan yang dilakukannya</title><link>https://ziffany.firdinal.my.id/writing/pertanggungjawaban-direksi-suatu-perseroan-terbatas-terhadap-tindakan-pengurusan/</link><guid isPermaLink="true">https://ziffany.firdinal.my.id/writing/pertanggungjawaban-direksi-suatu-perseroan-terbatas-terhadap-tindakan-pengurusan/</guid><description>Untuk memberikan gambaran sejauh mana pertanggungjawaban tersebut dapat dimintakan kepada Direksi secara pribadi dapat dilihat dari dua doktrin hukum perusahaan yakni doktrin fiduciary duty dan dok…</description><pubDate>Mon, 02 Oct 2017 05:22:17 GMT</pubDate></item><item><title>PEMBUBARAN &amp; LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS</title><link>https://ziffany.firdinal.my.id/writing/pembubaran-likuidasi-perseroan-terbatas/</link><guid isPermaLink="true">https://ziffany.firdinal.my.id/writing/pembubaran-likuidasi-perseroan-terbatas/</guid><description>ALASAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS Suatu Perseroan Terbatas (Perseroan) dapat dibubarkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dengan alasan berikut:[1] Berdasarkan Keputusan RUPS Perseroan …</description><pubDate>Thu, 19 May 2016 10:39:15 GMT</pubDate></item><item><title>Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</title><link>https://ziffany.firdinal.my.id/writing/perubahan-makna-pasal-6a-ayat-2-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-1945/</link><guid isPermaLink="true">https://ziffany.firdinal.my.id/writing/perubahan-makna-pasal-6a-ayat-2-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-1945/</guid><description>Ziffany Firdinal Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Lantai II Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Limau Manih, Padang Email: ziffan@pusako.or.id Abstr…</description><pubDate>Sat, 24 Oct 2015 08:18:24 GMT</pubDate></item><item><title>Menata Ulang Fungsi Kontrol Terhadap Kelembagaan Mahkamah Konstitusi</title><link>https://ziffany.firdinal.my.id/writing/menata-ulang-fungsi-kontrol-terhadap-kelembagaan-mahkamah-konstitusi/</link><guid isPermaLink="true">https://ziffany.firdinal.my.id/writing/menata-ulang-fungsi-kontrol-terhadap-kelembagaan-mahkamah-konstitusi/</guid><description>Oleh: Ziffany Firdinal Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Lantai II Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Limau Manih, Padang Email: ziffan@pusako.or.id…</description><pubDate>Sat, 24 Oct 2015 08:09:03 GMT</pubDate></item><item><title>Penerbitan Obligasi dan MTN (Surat Berharga Jangka Menengah)</title><link>https://ziffany.firdinal.my.id/writing/penerbitan-obligasi-dan-mtn-surat-berharga-jangka-menengah/</link><guid isPermaLink="true">https://ziffany.firdinal.my.id/writing/penerbitan-obligasi-dan-mtn-surat-berharga-jangka-menengah/</guid><description>PENERBITAN OBLIGASI Peraturan Terkait Penerbitan Obligasi Peraturan Bapepam &amp; LK Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran. Peraturan Bapepam &amp; LK Nomor IX.A.2 te…</description><pubDate>Sat, 24 Oct 2015 07:47:53 GMT</pubDate></item></channel></rss>