insolvensi.id: Database Publik PKPU & Kepailitan Indonesia

Pendahuluan

Setiap hari, pengadilan niaga di Indonesia memutus perkara PKPU dan Kepailitan. Setiap putusan mewajibkan pengumuman kepada publik — itu amanat Pasal 112 UU 37/2004.

Tapi pengumuman itu tersebar di koran nasional dan daerah yang berbeda, tercatat di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) lima pengadilan niaga yang tidak terhubung satu sama lain, dan dalam banyak kasus hanya bisa dilacak dengan membaca manual.

Bagi kreditur institusional, satu pengumuman yang terlewat bisa berarti tagihan puluhan miliar tidak terverifikasi. Bagi advokat, satu perkara yang tidak terpantau bisa menjadi malpraktik.

Insolvensi.id lahir dari frustrasi itu.

---

Masalahnya: Data Wajib Publik, Tapi Tersebar

Kewajiban Hukum

Pasal 112 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mewajibkan Panitera Pengadilan untuk mengumumkan putusan kepailitan dan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian.

Ini kewajiban hukum yang jelas. Tapi pelaksanaannya membuat data sulit diakses secara komprehensif:

• Koran berbeda. Satu perkara bisa diumumkan di Kompas, yang lain di Bisnis Indonesia, yang lain di koran lokal.
• Tidak ada indeks. Tidak ada satu pun sumber yang mencantumkan seluruh pengumuman kepailitan Indonesia dalam satu tempat.
• SIPP terpisah. Setiap pengadilan niaga punya portal SIPP sendiri — tidak ada API terpusat.

Dampak Praktis

Seorang kurator atau kreditur institusional yang ingin memonitor perkara harus:

1. Cek SIPP 5 pengadilan niaga satu per satu
2. Baca koran setiap hari
3. Catat manual nomor perkara, debitur, status, tenggat

Ini bukan hanya tidak efisien. Ini berisiko — karena tenggat 45 hari verifikasi tagihan tidak menunggu siapapun.

---

Cara Kerja Insolvensi.id

Crawler

SIPP PN Surabaya ─┐
SIPP PN Makassar ─┤
SIPP PN Semarang ─┼──► Crawler ──► Database ──► insolvensi.id
SIPP PN Jakpus  ─┤   (3-7s delay)  (PostgreSQL)  (Astro v6)
SIPP PN Medan   ─┘

Crawler mengakses halaman publik SIPP — hanya daftar perkara dan detail perkara kategori Kepailitan & PKPU. Tidak ada data lain. Tidak ada akses ke area admin atau endpoint internal.

Etika scraping:

• Rate limiting 3-7 detik per request (acak)
• Tidak ada request paralel
• Identifikasi diri via User-Agent spesifik (Insolvensi.id-Crawler/0.1)
• Hanya scraping saat diperlukan update — tidak kontinu
• Tidak menyimpan data pribadi di luar yang sudah dipublikasikan pengadilan

Database

Data dari 5 Pengadilan Niaga:

• Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
• Pengadilan Niaga Surabaya
• Pengadilan Niaga Semarang
• Pengadilan Niaga Medan
• Pengadilan Niaga Makassar

Setiap perkara dicatat dengan: nomor perkara, jenis (PKPU/Pailit), debitur, pengadilan, status, tanggal, timeline (PKPU Sementara → PKPU Tetap → Homologasi/Pailit).

Frontend

Dibangun dengan Astro v6, di-host di Cloudflare Pages. Fitur:

• Filter by pengadilan, tahun, jenis perkara
• Timeline otomatis per perkara
• Permalink yang bisa di-cite
• Pencarian by nama debitur, nomor perkara, kurator

---

Status dan Timeline

Tahap	Status
Crawler 5 Pengadilan Niaga	sedang berjalan
Database perkara	✅ Aktif - lokal
Landing page	✅ Live di insolvensi.id
Database publik	🔄 Dalam pengembangan
API publik	📋 Rencana

---

Target Pengguna

Advokat & Konsultan Hukum — riset perkara lebih cepat, tidak perlu cek SIPP manual satu per satu.

Kurator & Pengurus — referensi perkara sejawat, timeline terstandar.

Bank & Multifinance — monitor debitur secara sistematis, tidak bergantung manual review koran harian.

Akademisi & Mahasiswa Hukum — basis data perkara kepailitan Indonesia yang selama ini tidak ada.

---

Pengalaman Membangun

Beberapa hal yang saya pelajari selama proses:

SIPP tidak punya API. Setiap pengadilan punya portal SIPP sendiri dengan struktur HTML yang sedikit berbeda. Crawler harus adaptif terhadap variasi markup antar pengadilan.

Robots.txt melarang scraping. Portal SIPP mencantumkan Disallow: /. Tapi Pasal 112 UU 37/2004 mewajibkan publikasi data ini — robots.txt adalah konvensi teknis, bukan instrumen hukum. Saya memutuskan untuk tetap scraping dengan rate limiting ketat dan cakupan terbatas.

Normalisasi nama itu sulit. Satu debitur bisa ditulis “PT ABC Niaga”, “PT. ABC Niaga”, atau “PT ABC Niaga Tbk” di perkara berbeda. Normalisasi perlu fuzzy matching dan kurasi manual.

Traffic organik sudah ada. Bahkan sebelum database publik dirilis, landing page sudah mendapatkan traffic dari advokat dan kurator yang mencari informasi perkara — menegaskan bahwa kebutuhan ini nyata.

---

Selanjutnya

Prioritas pengembangan ke depan:

1. Database publik — akses search penuh ke seluruh perkara
2. API publik — untuk integrasi dengan tool hukum lain
3. Notifikasi — alert untuk perkara baru yang relevan
4. Ekspansi — lebih banyak pengadilan niaga

Tapi untuk sekarang, Insolvensi.id sudah membuktikan satu hal: data kepailitan Indonesia bisa dikumpulkan, distrukturkan, dan disajikan — yang kurang selama ini bukan teknologi, tapi inisiatif.

---

Author: Ziffany Firdinal Date: Mei 2026 Context: Proyek independen, dibangun paralel dengan praktik hukum aktif. Landing page di insolvensi.id.