Writing

Penggabungan Usaha PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dengan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dapat dikategorikan sebagai aksi backdoor listing BSM dengan mekanisme penggabungan terbalik (reverse merger), dengan kondisi seluruh bank yang melakukan transaksi merupakan pihak terafiliasi. Penelitian ini memfokuskan analisis terhadap Pertama, tidak dilakukannya RUPS Independen BRIS dalam pengambilan keputusan penggabungan usaha; dan Kedua, pemenuhan hak menilai harga saham (appraisal right) oleh BRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal serta bertipologi deskripsis analitis. Dari hasil penelitian diketahui seharusnya RUPS dalam rangka menyetujui Penggabungan Usaha BRIS dilaksanakan dengan tata cara RUPS Independen (kecuali terdapat penetapan Kementerian BUMN bahwa penggabungan adalah dalam rangka restrukturisasi -yang tidak di temukan dalam penjelasan RUPS-). BRIS juga sudah melaksanakan penyelesaian hak menilai harga saham (appraisal right) terhadap pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan, namun jika dibandingkan dengan pelaksanaan hak yang sama pada aksi korporasi PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk, ditemukan perbedaan dalam penggunaan referensi/dasar harga pembelian, periode pembelian kembali saham, tempo pembayaran, dan Pihak yang melakukan pembelian kembali. Oleh sebab itu perbedaan perlakuan yang diterapkan Perusahaan Terbuka, meski tidak bertentangan dengan aturan terkait, namun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas.

Tulisan ini mencoba membandingkan antara kegiatan Penawaran Umum yang dilakukan di Pasar Modal dengan kegiatan Urun Dana Peer to Peer Lending dan Securities Crowdfunding Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang pada dasarnya identik karena masyarakat luas dapat mengakses penawaran dari peminjam maupun melakukan pendanaan melalui platform yang dapat diakses publik. Sesuai hasil riset Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 terdapat risiko melekat pada layanan Urun Dana Peer to Peer Lending, yakni risiko gagal bayar dan minimnya informasi bagi pemodal, oleh sebab itu diusulkan mereplikasi Lembaga Wali Amanat yang berperan dalam melindungi kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang ditawarkan dalam Penawaran Umum pada kegiatan Urun Dana Peer to Peer Lending dan Securities Crowdfunding Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.