
insolvensi.id
Pengumuman PKPU di Indonesia tersebar di koran berbeda, SIPP tiap pengadilan, dan dokumen fisik. Tidak ada indeks publik, tidak ada struktur data, dan pola perkara tidak bisa diteliti tanpa membaca satu per satu. insolvensi.id mengumpulkannya dalam satu tempat yang bisa dicari, terstruktur, dan gratis untuk publik.
Cara kerja: crawler mengakses halaman publik SIPP 5 Pengadilan Niaga (Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar) dengan rate limiting 3-7 detik. Data dinormalisasi, diindeks, dan disajikan dengan filter pengadilan, tahun, jenis perkara, serta timeline otomatis dari PKPU Sementara hingga Homologasi/Pailit.
Landasan hukum: Pasal 112 UU 37/2004 mewajibkan publikasi putusan kepailitan/PKPU; UU 14/2008 mengategorikannya sebagai informasi publik wajib.
Target pengguna: advokat, kurator, bank/multifinance, akademisi hukum, dan siapa pun yang perlu memonitor perkara kepailitan tanpa membaca koran manual setiap hari.
Landing page sudah live di insolvensi.id. Database dan API masih dalam pengembangan aktif.